Archive

Posts Tagged ‘marketing politik’

Branding Politik

December 28, 2010 Leave a comment

Secara sederhana branding dapat diartikan sebagai “pemberian merk” terhadap suatu produk dengan tujuan untuk menanamkan kesan yang tidak terhapuskan (indelible impression) dari benak konsumen.

Secara etimologis branding berasal dari kata brand yang sering diartikan sebagai sekumpulan pengalaman dan asosiasi yang berhubungan dengan pelayanan, orang atau entitas lain. Belakangan brand juga diartikan sebagai asesoris kultural dan filosofi personal.

Brand merupakan identitas atau kepribadian yang mengidentifikasi sebuah produk, layanan atau lembaga ke dalam bentuk nama, tanda, simbol, design atau kombinasi di antara hal-hal itu, dan bagaimana identifikasi itu berhubungan kepada konstituen kunci seperti pasar, anggota, funding, dan lain-lain.

Brand juga dapat diterjemahkan sebagai totalitas pengetahuan konsumen tentang apa yang diketahui, dipikirkan, dirasakan dan diasosiasikan tentang suatu produk dan jasa atau suatu lembaga.

Brand biasanya dibagi menjadi dua, yakni brand experience dan brand image. Brand experience merupakan pengalaman yang dimiliki pasar atau konsumen atas kontak yang mereka lakukan terhadap merk. Sementara brand image menyangkut pada persoalan psikologis, yakni bangunan simbolik yang tercipta di dalam pikiran pasar atau konsumen yang terdiri dari keseluruhan informasi dan harapan yang sering diasosiasikan dengan produk atau jasa sebuah merk. Brand image sering dihubungkan dengan pemikiran, citra, perasaan, persepsi, keyakinan atau sikap.

Brand menyangkut dari hal besar sampai yang paling detil dari sebuah produk atau jasa; dari karakter personal hingga huruf dan warna logo yang digunakan, dan dari yang berbentuk fisik hingga non-fisik. Karena itu ada pakar yang menyatakan bahwa brand merupakan payung (umbrella) dalam marketing, karena brand manungi setiap hal detil pada strategi marketing.

Sementara itu branding adalah keseluruhan aktivitas untuk menciptakan brand yang unggul (brand equity), yang mengacu pada nilai suatu brand berdasarkan loyalitas, kesadaran, persepsi kualitas dan asosiasi dari suatu brand. Branding bukan hanya untuk menampilkan keunggulan suatu produk, namun juga untuk menanamkan brand ke dalam benak konsumen.

Dalam panggung politik, branding sering kali hanya diartikan sebagai tindakkan pencitraan atau pembangunan image terhadap kandidat, yakni pada karakter personal kandidat. Branding lebih dari itu.

Dalam penelitian ini branding politik diartikan sebagai semua pengalaman, aktivitas dan unsur psikologis dalam menciptakan brand politik yang unggul, unik, menarik dan mampu memberikan pengaruh ke dalam benak konsumen.

Pada pembangunan branding politik yang baik, prasyarat teknis yang harus dipenuhi adalah penyampaian pesan secara jelas dan komunikatif, mempertegas kredibilitas diri, hubungkan target market yang prospektif kepada brand secara emosional, memotivasi target market, membangun loyalitas target market secara berkesinambungan. Di samping itu, untuk meraih sukses dalam branding, kandidat mesti memahami kebutuhan dan keinginan pasar dan bagaimana prospeknya. Hal ini dilakukan dalam setiap kontak dengan publik.

Mengutip Joko Santoso*, ada lima tahap strategi branding yang aplikatif dalam branding politik kandidat, yakni Pertama, Tahap Brand Awareness. Pada tahap ini kandidat memperkenalkan diri kepada calon pemilih. Hasil pada tahap ini adalah pemilih “tahu” dan sadar akan keberadaan kandidat.

Kedua, Tahap Brand Knowledge. Pada tahap ini calon pemilih sudah mulai punya pengetahuan dan pemahaman lebih terhadap kandidat. Hasil dari tahap ini adalah pemilih sudah tahu akan eksistensi kandidat sekaligus mulai memahami maksud politik dan program kandidat.

Ketiga, Tahap Brand Preference. Pada tahap ini calon pemilih sudah mulai membandingkan antara kandidat dengan kandidat yang lain dengan memberikan persepsi yang positif kepada kandidat dibanding kepada kandidat lain. Tahap ini sekaligu menunjukan tingkat keberhasilan positioning yang dilakukan kandidat.

Keempat, Tahap Brand Liking. Pada tahap ini calon pemilih mulai memiliki rasa suka terhadap kandidat dan berniat akan memilihnya pada saat pemilihan. Jika seorang kandidat sudah memasuki tahap ini dan memperoleh hasilnya, maka dapat dibilang posisinya sudah memasuki wilayah aman tahap satu. Namun yang mesti diingat, rasa suka seseorang masih bisa dipengaruhi bahkan dirubah dengan berbagai kondisi yang datang kemudian

Kelima, Tahap Brand Loyalty. Pada tahap ini calon pemilih sudah setia kepada kandidat yang akan dipilihnya. Pemilih sudah memiliki keyakinan yang kuat untuk mendukung dan memilih kandidat dan tidak akan memilih kandidat lain.

 

Bahan Bacaan:

Firmanzah, Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

http://en.wikipedia.org/wiki/Brand, Tanggal 26 November 2010.

http://marketing.about.com/cs/brandmktg/a/whatisbranding.htm, Tanggal 26 November 2010.

Wawancara dengan Joko Santoso, “Strategi Branding dalam Komunikasi Pemasaran Politik,” Tanggal 1 Oktober 2010.

 

*Joko Santoso merupakan mantan Creative Director di beberapa perusahaan periklanan besar Indonesia, sebelum pada akhirnya menjadi Anggota DPR RI periode 2004-2009. Selepas masa jabatannya, Joko Santoso membuka usaha sendiri dan menggeluti bidang Komunikasi Pemasaran Daerah, dimana dia sendiri yang bertindak sebagai Direktur Utamanya.

Orientasi Pasar Politik

December 28, 2010 Leave a comment

Seorang kandidat atau sebuah parpol dikatakan berorientasi pasar jika ia menjadikan calon pemilih (kelompok sasaran) sebagai pijakan awal dalam mengembangkan produk dan komunikasi pemasarannya, dan lebih jauh dalam menawarkan dan menjual produk politiknya. Kandidat itu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mendesiminasi dan menggunakan informasi yang tepat tentang pemilih.

Menurut Lees-Marhment, sebagaimana dikutip Firmanzah (2008), orientasi pasar dalam marketing politik berarti proses perancangan brand, kebijakan dan pesan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, titik awal penyusunan produk adalah pasar.

Orientasi pasar artinya adalah para kandidat mengenali sifat alami dari proses pertukaran (exchange process) saat para kandidat meminta para pemilih untuk memilih. Dan para kandidat harus melihat kampanye yang mereka lakukan melalui sudut pandang pemilih, konstituen, donator, dan konsumen.

Robert P. Ormrod mengatakan bahwa partai atau kandidat dikatakan berorientasi pasar ketika partai atau kandidat sensitif terhadap sikap, kebutuhan, dan keinginan stakeholders internal dan eksternal, dan menjadikan pandangan stakeholders sebagai basis untuk membangun kebijakan dan program-program demi meraih tujuan partai atau kandidat.

Kebutuhan stakeholders, konsumen, pemilih atau pasar antara lain adalah program kerja yang jelas, ideologi yang mantap, harapan serta kepemimpinan yang mampu memberikan rasa pasti untuk melangkah ke depan. Sesuai dengan pesan marketing politik yang tidak menjadikan pemilih sebagai objek namun menjadikannya sebagai subjek, maka dalam proses pelaksanaan marketing politik ada kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan politik kepada pemilih, transparansi penjaringan kebutuhan pemilih, dan berpolitik atas dasar motivasi kepada pemilih, atau dalam hal ini kepada rakyat.

Menurut Robert P. Ormrod, model konseptual dari orientasi pasar dalam politik terdiri dari empat bangunan yang merepresentasikan orientasi dari stakeholders yang ada di tengah masyarakat, yakni pemilih (voters), partai kompetitor (competing party), anggota partai (party members), dan kelompok eksternal (external groups) seperti media, warga, serta kelompok lobby dan kelompok kepentingan.

Bangunan konseptual pertama adalah orientasi pasar pada pemilih (voters). Parpol atau kandidat sebaiknya memahami, sadar dan perduli dengan kebutuhan dan keinginan pemilih dalam rangka pembangunan program atau proses pertukaran nilai ketika pemilihan terjadi.

Bangunan kedua adalah partai kompetitor (competing party). Parpol atau kandidat harus memahami pasar ini untuk menemukan celah kerjasama atau koalisi yang dapat berguna bagi tujuan parpol atau kandidat.

Bangunan ketiga adalah anggota internal parpol (party members). Parpol akan memperoleh ide-ide mengenai apa yang pemilih inginkan dengan cara mendengarkan pendapat anggota partai, baik anggota grassroot maupun aktivis.

Bangunan keempat adalah kelompok eksternal (external groups). Memperhatikan kelompok eksternal bukan saja karena menganggap mereka sebagai pemilih potensial, namun lebih dari itu, kelompok eksternal dapat menjadi kelompok yang berpengaruh dalam keberlanjutan dan karir politik partai atau kandidat. Tidak sedikit pula bahwa bagian dari kelompok eksternal merupakan opinion leader di tengah masyarakat.

Sementara Kotler dan Kotler mengemukakan lima jenis pasar politik yang mesti diperhatikan oleh parpol atau kandidat dalam konteks orientasi pasar politik, terutama pada saat melakukan perhelatan kampanye politik. Pertama, pemilih (voters), yakni kelompok penting pada saat pemilihan. Kedua, aktivis, kelompok kepentingan dan konstituen sebuah organisasi, yakni kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dalam pemilihan dan donasi. Ketiga, media, yakni  institusi yang mampu membuat parpol atau kandidat muncul ke hadapan publik  atau tidak. Keempat, organisasi partai, yakni kelompok internal dan ekternal partai yang berada di daerah. Kelima, donatur dan kontributor, yakni kelompok yang akan membantu atau tidak dalam soal keuangan parpol atau kandidat.

 

Bahan Bacaan:

Bruce I. Newman, Handbook of Political Marketing (California: Sage Publication, 1999).

Firmanzah, Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Pengertian Marketing Politik

December 28, 2010 Leave a comment

Secara sederhana marketing politik berarti aplikasi kegiatan marketing di dalam ruang politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau pilkada. Jika melihat definisi sederhana ini, maka sesungguhnya dalam praktiknya pelaksanaan marketing politik bukanlah hal baru, termasuk di Indonesia.

Menurut O’Shaughnessy, seperti dikutip Firmanzah (2008), marketing politik berbeda dengan marketing komersial. Marketing politik bukanlah konsep untuk “menjual” partai politik (parpol) atau kandidat kepada pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol atau seorang kandidat dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. Di samping itu, marketing politik merupakan sebuah teknik untuk memelihara hubungan dua arah dengan pubik.

Dari definisi tersebut terkandung pesan; Pertama, marketing politik dapat menjadi “teknik” dalam menawarkan dan mempromosikan parpol atau kandidat. Kedua, menjadikan pemilih sebagai subjek, bukan objek. Ketiga, menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai langkah awal dalam penyusunan program kerja. Keempat, marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan tools untuk menjaga hubungan dengan pemilih sehingga dari hal itu akan terbangun kepercayaan yang kemudian diperoleh dukungan suara pemilih.

M. N. Clemente mendefinisikan marketing politik sebagai pemasaran ide-ide dan opini-opini yang berhubungan dengan isu-isu politik atau isu-isu mengenai kandidat. Secara umum, marketing politik dirancang untuk mempengaruhi suara pemilih di dalam pemilu.

Menurut A. O’Cass marketing politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk mencapai political marketers objectives.

Butler dan Collins mendefinisikan marketing politik sebagai “adaptasi” dari konsep dan teknik marketing komersial yang dilakukan oleh para aktor politik untuk mengorganisasi, mengimplementasi dan memanage aktivitas politik untuk mewujudkan tujuan politik.

Menurut Firmanzah, paradigma dari konsep marketing politik adalah; Pertama, Marketing politik lebih dari sekedar komunikasi politik. Kedua, Marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses, tidak hanya terbatas pada kampanye politik, namun juga mencakup bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform dan program yang ditawarkan. Ketiga, Marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas yang meliputi teknik marketing, strategi marketing, teknik publikasi, penawaran ide dan program, desain produk, serta pemrosesan informasi. Keempat, Marketing politik melibatkan banyak disiplin ilmu, terutama sosiologi dan psikologi. Kelima, Marketing politik dapat diterapkan mulai dari pemilu hingga lobby politik di parlemen.

Lees-Marshment menekankan bahwa marketing politik berkonsentrasi pada hubungan antara produk politik sebuah organisasi dengan permintaan pasar. Pasar, dengan demikian, menjadi faktor penting dalam sukses implementasi marketing politik.

Philip Kotler dan Neil Kotler (1999) menyatakan bahwa untuk dapat sukses, seorang kandidat perlu memahami market atau pasar, yakni para pemilih, beserta kebutuhan dasar mereka serta aspirasi dan konstituensi yang ingin kandidat representasikan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan marketing politik dalam penelitian ini adalah keseluruhan tujuan dan tindakan strategis dan taktis yang dilakukan oleh aktor politik untuk menawarkan dan menjual produk politik kepada kelompok-kelompok sasaran.

Dalam prosesnya, marketing politik tidak terbatas pada kegiatan kampanye politik menjelang pemilihan, namun juga mencakup even-even politik yang lebih luas dan -jika menyangkut politik pemerintahan- bersifat sustainable dalam rangka menawarkan atau menjual produk politik dan pembangunan simbol, citra, platform, dan program-program yang berhubungan dengan publik dan kebijakan politik.

Tujuan marketing dalam politik menurut Gunter Schweiger and Michaela Adami adalah; (1) Untuk menanggulangi rintangan aksesibilitas; (2) Memperluas pembagian pemilih; (3) Meraih kelompok sasaran baru; (4) Memperluas tingkat pengetahuan publik; (5) Memperluas preferensi program partai atau kandidat; (6) Memperluas kemauan dan maksud untuk memilih.

Marketing politik, menurut Patrick Bulter dan Neil Collins, memiliki dua karakter yang melekat dalam dirinya, yakni karakter struktural dan karakter proses. Karakter struktural mencakup produk, organisasi dan pasar. Sementara karakter proses mencakup pendefinisian nilai, pembangunan nilai dan penyampaian nilai.

Karena itu, layaknya dalam marketing komersial, dalam marketing politik juga terdapat unsur-unsur marketing seperti orientasi pasar politik, STP, serta marketing mix dalam politik. Pembahasan mengenai orientasi pasar politik, STP, serta marketing mix dalam politik silahkan lihat pada artikel berikutnya di blog ini.

 

 

Bahan Bacaan:

Bruce I. Newman, Handbook of Political Marketing (California: Sage Publication, 1999).

Firmanzah, Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Andrew Hughes dan Stephen Dann, “Political Marketing 2006; Direct Benefit, Value and Managing The Voter Relationship,” http://conferences.anzmac.org/ANZMAC2006/ documents/Hughes_Andrew1.pdf, Tanggal 26 November 2010.

Robert P. Ormrod, “Understanding Political Market Orientation,” http://research.asb.dk/fbspretrieve/5432/ormrod_2009, Tanggal 25 November 2010.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.